Warkopi Komersialisasi Tanpa Izin Merek Warkop DKI, Dirjen HaKI Sebut Adanya Pelanggaran.

warkopi-komersialisasi-tanpa-izin-merek-warkop-dki-dirjen-haki-sebut-adanya-pelanggaran-1

Kapanlagi.com – Beberapa pekan terakhir tengah ramai aksi tiga pemuda menamakan diri Warkopi. Mereka mengidentikkan sebagai Dono, Kasino dan Indro di sosial media, Youtube, hingga tampil pada beberapa acara televisi.

Melihat hal ini, anak-anak dari anggota Warkop DKI yang tergabung dalam Lembaga Warung Kopi Dono Kasino Indro pun membuat pernyataan terbuka. Sebagai pemilik hak kekayaan intelektual atas Warkop DKI, Hanna Kusumaningsih dan yang lain merasa tidak dihargai lantaran komersialisasi dilakukan tanpa izin.

Bahkan ketika sempat berkomunikasi dan diminta untuk berhenti tampil di mana pun, Warkopi tetap melakukannya. Melihat fenomena tersebut, Freddy Harris selaku Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pun buka suara.

“Kami pelajari semuanya dan memang perlu ada pencerahan. Kalau soal merek, Om Indro dan almarhum Om Dono serta Om Kasino sudah punya merek. Kalau ada orang menggunakan merek mereka, harus izin ke ahli waris dan Om Indro yang masih hidup. Karena Warkop DKI sudah dijadikan merek dagang, nggak boleh tanpa izin,” kata Freddy seperti dikutip KapanLagi.com dalam jumpa pers virtual, Senin (27/9/2021).

1. Terbukti Melanggar

Dibilang melanggar, Freddy Harris dengan tegas mengatakan yang dilakukan Warkopi adalah bentuk pelanggaran. Namun karena permasalahan tidak dibawa ke ranah pidana, cukup dengan dihentikan saja aksi komersialisasinya.

Yang terbaru, pihak Warkopi dan management pun telah menghapus seluruh materi yang pernah dibuat. Hal itu semata untuk menghormati perjuangan Warkop DKI.

“Sebenarnya dengan pemakaian nama itu sudah melanggar. Kalau nonton Warkopi, orang akan berasumsi itu Warkop yang lama. Melihat managemenet Warkopi sudah men-take down video, artinya dia tahu ada yang salah yaitu belum mendapat izin dari Warkop DKI,” papar Freedy.

“Sudah selesai sekarang. Kalau seandainya dipidana, berarti belum. Sebenarnya ini sederhana, tiga orang ini tinggal datang dan minta izin. Yang paling penting izinnya tertulis karena HaKI ini terkait nilai ekonomi. Kalau tidak ada nilai ekonomi, nggak akan begini. Karena ada nilai ekonomi, harus bicara,” tutupnya.